Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

APBD 2020, Ketua DPRD DKI Pertanyakan Pengurangan Pendapatan Pajak

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan pengurangan proyeksi pendapatan pajak di dalam dokumen rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 November 2019  |  02:00 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019). - Antara
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan pengurangan proyeksi pendapatan pajak di dalam dokumen rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

"Saya tadi di tengah rapat Banggar, minta skors untuk mengoreksi di komisi-komisi, saya kejar kenapa pajak turun. Saya akan koreksi rasionalisasi. supaya itu betul," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.

Prasetio yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta tersebut menjelaskan terdapat pengurangan proyeksi pendapatan pada beberapa pos pajak, yakni pajak hotel yang di dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) sekitar Rp2 triliun, pada pembahasan dengan komisi B turun menjadi Rp1,9 triliun; pajak hiburan dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,1 triliun; pajak parkir dari Rp1,350 triliun turun jadi Rp1,1 triliun; PBB turun dari Rp11 triliun menjadi Rp8 triliun.

"Itu kenapa turun? Padahal bisa ditingkatkan. Lalu ada pajak yang tetap tapi potensinya bisa dinaikan seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan lalu pajak rokok juga, ini kan ada potensi dinaikan, ini akan didiskusikan besok," ucap politisi PDIP tersebut.

Karena penurunan proyeksi tersebut, jelas Prasetio rencana anggaran DKI Jakarta tahun 2020 menjadi defisit sekitar Rp10 triliun dengan rincian proyeksi pendapatan sekitar Rp87 triliun dan proyeksi pengeluaran sekitar Rp97 triliun, selain tidak terealisasinya dana bagi hasil (dana perimbangan).

"Dana perimbangan Rp25 triliun, potensi penyaluran dana perimbangan, satu penyaluran dana perimbangan tahun 2020 dikasih Rp15,240 triliun, ternyata perkiraan penyaluran piutang dan dana perimbangan yang tidak disalurkan 2019 senilai Rp6,378 triliun, ini yang jadi salah satu sebab juga," tambahnya.

Prasetio mengatakan proyeksi pendapatan yang turun tersebut akan dipastikan kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Iya, malah turun (pendapatan) makannya saya mau adjust besok supaya naik, ini kan harus kerja. Kalau memasukkannya normatif, gak usah ada mereka (eksekutif/Pemprov)," ucap Prasetio.

Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyepakati jadwal pembahasan rancangan anggaran 2020. Legislatif dan eksekutif membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada 25-27 November.

Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS pada 29 November 2019.

DPRD dan Pemprov DKI kemudian akan membahas rancangan APBD 2020 pada 2-10 Desember 2019. Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati raperda tentang APBD 2020 untuk kemudian mengirimkan draft RAPBD 2020 yang disepakati pada Kementerian Dalam Negeri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki dprd dki

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top