Bisnis.com, JAKARTA - Hasil pertemuan antara Komisi X DPR RI dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki tak memuaskan buat Ketua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana.
Hal itu terutama terkait pernyataan Anies yang menjadi keputusan rapat bahwa representasi seniman hanya akan diwakili oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bersama Dinas Kebudayaan sebagai pengelola konten dan program-program kesenian.
"Kita sebagai rakyat seni, rakyat budaya, ini seharusnya diakomodir pemerintah. Jangan hanya mengakomodir lembaga-lembaga yang memang telah berada di bawah naungan dia," ujar Radhar kepada Bisnis, Kamis (27/2/2020).
Menurut seniman serba bisa yang membawa FSPTIM mendorong moratorium proyek Revitalisasi TIM di Komisi X DPR RI pada Senin (17/2/2020) ini, DKJ hanyalah caretaker para seniman.
Oleh karena itu, dengan konsep pengelolaan yang diajukan Anies, artinya seniman hanya subordinasi dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Padahal, konsep utama pengelolaan TIM era Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada tahun 1966-1977, justru sebaliknya.
"Itu problem. Karena DKJ itu tidak merepresentasikan seniman yang memprotes Revitalisasi TIM. Tidak ada orang DKJ yang ke Komisi X, yang membawa Anies ke Komisi X, ya Save TIM, Seniman Peduli TIM itu. Tapi Anies malah tidak mau ngobrol," tambah Radhar.
Baca Juga
Menurut Radhar para seniman yang selama ini 'nongkrong' dan hidup dari TIM sebagai rumahnya justru harus lebih diutamakan Anies.
Tetap Moratorium
Menurut Radhar, rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI, Anies dan jajaran, DPRD DKI Jakarta, serta PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana pembangunan belum membahas hal-hal substansial.
"RDP yang dilakukan Komisi X bersama Anies itu belum mencerminkan, memenuhi aspirasi kita. Salah satunya karena belum ada keputusan untuk moratorium," ujar Radhar.
Menurut Radhar moratorium diperlukan terutama untuk menjawab pasal-pasal yang masih kontroversial dalam Peraturan Gubernur No 63/2019 tentang Penugasan Kepada Jakpro untuk Revitalisasi PKJ TIM.
Terlebih, lanjut Radhar, revitalisasi TIM telah membongkar beberapa bangunan sekaligus. Kejelasan apakah tak ada maladministrasi dalam pembangunan, serta keputusan yang terperinci terkait masa depan TIM, perlu forum untuk duduk bersama terlebih dahulu, yang dirumuskan oleh berbagai perwakilan seniman.
"Baru masuk terminologi, jadi tidak masuk dalam substansi. Komisi X mungkin belum mempelajari problem-problem dasarnya. Misalnya, dalam Pergub disebut Jakpro mengelola hampir 30 tahun, dia akan bikin badan, jadi seniman itu subordinasi di bawahnya," jelas Radhar.
Radhar pun mengkritik skema Build Operate Transfer (BOT) di dalam Pergub yang mengisyaratkan bahwa Jakpro bisa mengelola aset TIM untuk mengembalikan biaya investasi yang mencapai Rp1,8 triliun.
Selain itu, terkait pembangunan hotel yang dihapuskan kemudian disebut Wisma TIM, Radhar menganggap ini masih hanya permainan istilah. Padahal, bagaimana konsep wisma itu sendiri belum terang betul.
Radhar khawatir walaupun bernama 'wisma', tempat tersebut justru menghilangkan aura guyub dan canda-tawa para seniman yang selama ini menganggap TIM sebagai rumah.
"Apa bisa seniman mendapatkan ruang kebebasan yang sederhana seperti itu tadi? Nanti jadi seperti tamu di situ, tidak merasa at home," ungkap Radhar.
Oleh sebab itu, menurut Radhar, moratorium merupakan kunci. Pemprov DKI Jakarta perlu melibatkan lebih banyak kepala untuk merumuskan hal dasar hingga yang paling spesifik.
"Kami sebenarnya bukan menolak revitalisasi, tapi memang ada hal-hal substansial yang harus diselesaikan dulu. Karena pemangku utama TIM itu seniman. Pemerintah hanya fasilitator," tegas Radhar.
