Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Respons BP BUMD DKI Soal Nasib Divestasi Saham Delta Djakarta (DLTA)

BP BUMD sudah melayangkan surat persetujuan dan kajian terkait divestasi saham Delta Jakarta ke DPRD DKI Jakarta.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com 29 Juli 2022  |  19:14 WIB
Respons BP BUMD DKI Soal Nasib Divestasi Saham Delta Djakarta (DLTA)
Produk PT Delta Djakarta Tbk - bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA-- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BP BUMD DKI Jakarta Budi Purnama turut menanggapi soal divestasi saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA).

Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menarik laporan kajian aset tersebut.

"Sampai dengan saat ini proses usulan divestasi saham masih berjalan. Pihak BPBUMD dan eksekutif sudah melayangkan surat persetujuan ke DPRD [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah] disertai dengan laporan hasil kajian," kata Budi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/7/2022).

Namun, lanjut Budi, sampai dengan saat ini Pemprov DKI belum mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Kami menghargai dan menghormati proses yang sedang berlangsung di DPRD," katanya.

menurut Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki 210,20 juta lembar saham atau setara dengan 26.25 persen dari total saham perseroan.

Sementara itu, saham dari San Miguel Malaysia (L) Pte. Ltd. sebesar 467,06 juta saham atau setara dengan 58,33 persen dari total saham perseroan. Sisanya 123,9 juta atau 15,4 persen dikuasai masyarakat. 

Sebelumnya Badan Pembinaan BUMD telah menyerahkan kajian pelepasan kepemilikan saham sebanyak 210,20 juta lembar saham kepada DPRD DKI Jakarta sejak tahun lalu. Pemprov DKI Jakarta telah berulangkali berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera menggelar pembahasan terkait nasib PT Delta Djakarta Tbk.

Sejak zaman Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno Pemprov DKI telah meminta secara langsung kepada DPRD untuk mengadakan rapat soal Delta.

Selain itu, Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), dan pemangku kepentingan lain terkait regulasi yang mengatur perhitungan biaya serta sebagainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumd dki Delta Jakarta dlta dprd dki
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top