Bisnis.com, JAKARTA— Pemprov DKI menyiapkan dana Rp8,5 triliun pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2023 untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar.
Seperti melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.
“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” kata Gembong dikutip dari laman resmi DPRD, Rabu (2/11/2022).
Sementara itu, Anggota Banggar Taufik Zoelkifli menyebut, bahwa anggaran digunakan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum.
Dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.
Baca Juga
“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu tmasuk ke daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” katanya.
Anggota Banggar lainnya, Farazandi Fidinansyah mengatakan bahwa salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota yakni pengerjaan jaringan utilitas di jalanan protokol.
Hal tersebut menyebabkan jalan rusak dan lambatnya waktu tempuh karena pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut, sehingga terjadi titik kemacetan.
Dia kemudian meminta seluruh dinas bersinergi mengatasi permasalah ini.
“Tolong kerja sama dinas perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik.”
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan anggaran APBD 2023 untuk menuntaskan kemacetan. Termasuk pengembangan angkutan umum yang menjadi prioritas.
“Dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” katanya.
