Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PDIP Sebut Penerapan ERP di Jakarta Tidak Tepat

PDIP mengatakan tidak tepat untuk menerapkan ERP di Jakarta saat ini. Berikut alasannya.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 09 Februari 2023  |  17:41 WIB
PDIP Sebut Penerapan ERP di Jakarta Tidak Tepat
Pengendara melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8/2023). Bisnis - Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan tidak tepat untuk menerapkan electronic road pricing (ERP) di Jakarta saat ini.

Rencana penerapan ERP di DKI Jakarta pun dinilai tidak berimbang dengan kemacetan yang ada di Jakarta.

Menurut Gilbert kemacetan di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kendaraan saja, melainkan pembangunan halte dan pembangunan MRT.

“Kita sendiri pun bingung, ERP itu mau diterapkan di 25 jalur, apakah harus sebanyak ini? Jadi memang kita tidak melihat momen tepat, dan tidak melihat ada kajian yang baik dalam hal itu,” ujarnya.

“Saya melihat mengajukan raperda ERP ini tidak tepat, kondisi saat ini baru bangkit termasuk ojek online,” tukasnya, Kamis (9/2/2023).

Dia menyampaikan solusi yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan transportasi publik, karena tidak ada satupun kota di negara maju yang menerapkan ERP sebelum transportasi publik berjalan dengan optimal.

Jika berharap ERP menjadi solusi macet, maka sama saja dengan mempersulit masyarakat. Jalur MRT saja baru Lebak Bulus sampai Monas, terus yang lain bagaimana? Kalau MRT sudah berjalan dengan baik, boleh saja ERP diterapkan, tetapi kalau transportasi publik belum baik, ini tidak seimbang. Bus saja head away-nya masih kacau, tak mungkin orang nunggu lama di satu transportasi saja,” paparnya.

Gilbert mencontohkan, Jakarta bisa meniru London yang lebih mendahului pembangunan jalur MRT dibandingkan menerapkan ERP.

Menurut dia kurang dari 10 kota di dunia yang menerapkan ERP. Kota- kota ini memiliki income yang sudah berada di atas Rp45 juta.

“Bayangkan UMP kita saja masih Rp4,5 juta. Kalau ERP diterapkan dan kita harus bayar terus, apakah masyarakat sanggup? Ini kan memberatkan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

erp pdip dprd dki
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top