Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan tidak tepat untuk menerapkan electronic road pricing (ERP) di Jakarta saat ini.
Rencana penerapan ERP di DKI Jakarta pun dinilai tidak berimbang dengan kemacetan yang ada di Jakarta.
Menurut Gilbert kemacetan di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kendaraan saja, melainkan pembangunan halte dan pembangunan MRT.
| Baca Juga : PDIP: Raperda ERP Jakarta Bisa Ditarik |
|---|
“Kita sendiri pun bingung, ERP itu mau diterapkan di 25 jalur, apakah harus sebanyak ini? Jadi memang kita tidak melihat momen tepat, dan tidak melihat ada kajian yang baik dalam hal itu,” ujarnya.
“Saya melihat mengajukan raperda ERP ini tidak tepat, kondisi saat ini baru bangkit termasuk ojek online,” tukasnya, Kamis (9/2/2023).
Dia menyampaikan solusi yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan transportasi publik, karena tidak ada satupun kota di negara maju yang menerapkan ERP sebelum transportasi publik berjalan dengan optimal.
Jika berharap ERP menjadi solusi macet, maka sama saja dengan mempersulit masyarakat. Jalur MRT saja baru Lebak Bulus sampai Monas, terus yang lain bagaimana? Kalau MRT sudah berjalan dengan baik, boleh saja ERP diterapkan, tetapi kalau transportasi publik belum baik, ini tidak seimbang. Bus saja head away-nya masih kacau, tak mungkin orang nunggu lama di satu transportasi saja,” paparnya.
Gilbert mencontohkan, Jakarta bisa meniru London yang lebih mendahului pembangunan jalur MRT dibandingkan menerapkan ERP.
Menurut dia kurang dari 10 kota di dunia yang menerapkan ERP. Kota- kota ini memiliki income yang sudah berada di atas Rp45 juta.
| Baca Juga : Pemprov DKI Jakarta Masih Kaji Penerapan ERP |
|---|
“Bayangkan UMP kita saja masih Rp4,5 juta. Kalau ERP diterapkan dan kita harus bayar terus, apakah masyarakat sanggup? Ini kan memberatkan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
