Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wagub DKI: Sengketa dan Anggaran Jadi Kendala Normalisasi Sungai

Wagub DKI Ahmad Riza Patria menilai dua hal itu menjadi hambatan utama melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 Maret 2021  |  09:09 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat disambangi awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat disambangi awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan masih banyaknya sengketa di pengadilan menjadi salah satu faktor yang menghambat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di wilayah Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sengketa di pengadilan itu merupakan satu dari dua hambatan utama dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir. "Satu, masalahnya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

Dengan begitu, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan.

Hambatan kedua, lanjut dia, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta. "Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," imbuhnya.

Riza Patria menjelaskan Pemprov DKI sudah menganggarkan sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp5 triliun hanya untuk pembebasan lahan  bagi pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, lanjut dia, anggaran tersebut masih jauh lebih besar. Diaa memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat yang menelan sekitar Rp1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.

"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," katanya.

Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi di aliran sungai atau "sheet pile" jauh lebih murah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp370 miliar.

Riza menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan dan memerlukan dukungan dari DPRD DKI dan Pemerintah Pusat. Namun, dia belum memerinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir karena memerlukan beberapa tahapan.

Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung. "Semua tentu ada tahapannya, menjadi perhatian, tapi ada prioritasnya," katanya.

Riza menambahkan tahun lalu, pembebasan lahan sekitar 7,6 kilometer atau sekitar 3 kilometer untuk masing-masing sisi kanan dan kiri Sungai Ciliwung sudah dirampungkan. Dengan begitu, pengerjaan untuk pemasangan sheet pile sudah bisa dilakukan yang diharapkan rampung akhir 2021. Diperkirakan pembebasan lahan di Ciliwung yang belum terealisasi mencapai sekitar 10 kilometer.

Riza menambahkan alokasi anggaran untuk penanganan banjir di DKI Jakarta tiap tahun terbilang besar yang berkisar 20 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp2 triliun dari belanja modal mencapai Rp9-10 triliun.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Pemprov DKI normalisasi sungai Ahmad Riza Patria

Sumber : Antara

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top