Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Pandemi, Wagub DKI Minta Izin DPRD Revisi Target RPJMD 2017-2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beralasan revisi target RPJMD DKI 2017-2022 itu diambil lantaran sejumlah faktor ekonomi terkontraksi akibat Pandemi Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 15 April 2021  |  17:40 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat disambangi awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat disambangi awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengajukan permohonan revisi sejumlah target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beralasan langkah itu diambil lantaran sejumlah faktor ekonomi terkontraksi akibat Pandemi Covid-19.

“Ada beberapa yang tidak mudah. Apalagi disebabkan Pandemi Covid-19. Itu kita minta ada revisi RPJMD. Prinsipnya kita membuat satu roadmap satu konsep dan desain yang terbaik untuk Jakarta ke depan,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Adapun sejumlah program yang bakal direvisi berkaitan dengan target pengadaan Rumah DP 0 Rupiah, skema pembiayaan proyek pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur I dan penyesuaian anggaran penanganan banjir.

“Yang memang direvisi pengadaan DP 0 Rupiah, rumah ini karena Covid-19 daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun juga turun. Lalu SPAM air minum dulu dengan APBD sekarang dengan KPBU, anggaran banjir dinaikkan,” tuturnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakannya terhadap revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2022 Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. "Kami menolak karena tidak sesuai peraturan hukum," kata Gembong, Sabtu (14/2/2021).

Menurut Gembong, Pemerintah DKI tidak bisa merevisi RPJMD mengacu dengan pasal 342 ayat 2 pin b Permendagri No. 86/2017. Poin dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa merevisi RPJMD jika masa berlakunya kurang dari tiga tahun.

Menurut Gembong, RPJMD yang disusun Anies Baswedan berdasarkan janji kampanyenya memang sulit untuk tercapai. Bahkan dalam kondisi normal pun tidak akan bisa tercapai. "Apalagi dalam keadaan pandemi Covid-19," ujarnya.

PDIP mencatat sejumlah target yang menjadi janji kampanye Anies yang sulit tercapai di antaranya mencetak 250 ribu wirausaha selama lima tahun melalui program OK Oce dengan tujuh tahapan. Saat ini program OK Oce namanya diubah Anies menjadi Jakpreneur.

Selain itu, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan program DP nol rupiah. "Mustahil bisa tercapai."


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Pemprov DKI dprd dki Ahmad Riza Patria
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top