Bisnis.com, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan rencana pelepasan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Aziz mengatakan perihal pencabutan saham tersebut sudah dibicarakan dengan pimpinan dewan dan tidak mendapat persetujuan karena mesti mengantri agenda lain.
"Sudah dibicarakan dengan pimpinan, dan sepertinya pimpinan yang saat ini dipegang oleh PDIP tidak setuju. Sebenarnya, bisa dilanjutkan prosesnya. Namun, saat ini ini banyak agenda DPRD DKI yang tertunda karena Covid-19," ujar Abdul, Rabu (13/11/2021).
Fraksi PKS, sambungnya, melihat masih banyak tugas prioritas yang harus dikerjakan sebelum pembahasan mengenai pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut bisa digulirkan kembali.
Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta sedang fokus menyelesaikan tugas prioritas legislatif selama sisa waktu 2021. Beberapa tugas yang mesti dikebut adalah APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022.
Abdul Aziz mengatakan proses penyelesaian tugas prioritas tersebut telah melampau target waktu yang ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga
"Sekarang seharusnya sudah masuk ke pembahasan APBD 2022. Namun, DPRD DKI baru membahas APBD Perubahan 2021. Kami mendorong pimpinan agar fokus menyelesaikan prioritas dulu," ujar Abdul.
Penyusunan APBD Perubahan, kata Abdul, seharusnya sudah selesai pada akhir September 2021. Sebab, idealnya diperlukan waktu selama 1 bulan untuk melakukan pembahasan APBD Perubahan tersebut.
Dia memperkirakan APBD Perubahan selesai pada pertengahan Oktober 2021. Setelah itu, DPRD DKI akan lanjut mengebut pembahasan APBD untuk tahun anggaran 2022 dengan estimasi waktu penyelesaian selama 1 bulan.
Abdul mengatakan penyusunan anggaran daerah tahun depan seharusnya sudah selesai pada Oktober 2021. Namun, kemungkinan anggaran 2022 baru selesai antara November - Desember 2021.
"Jadi, kami mengatur prioritaslah. Usul penjualan saham kita hold dulu," ujarnya.
Sekadar informasi, produsen bir merek Anker PT Delta Djakarta Tbk. belum lama ini membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dividen senilai Rp52,5 miliar tersebut disetor pada 24 September 2021.
Dikutip dari laporan keuangan perusahaan 2020, Pemprov DKI Jakarta memiliki sebanyak 210,20 juta saham atau setara dengan 26.25 persen dari total saham perseroan.
Setoran dividen itu diketahui setelah emiten berkode saham DLTA itu membukukan keuntungan sebesar Rp124 miliar pada tahun buku 2020. Pencapaian itu mengalami penurunan hampir 60 persen dari tahun buku 2019 senilai RP317 miliar.
