Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan pembentukan tim panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan malpraktik dalam pembangunan Stadion Jakarta International Stadium (JIS) belum perlu, dan masih bisa dirapatkan di Komisi B.
Dia mengatakan, untuk pembentukan tim pansus Stadion JIS masih membutuhkan proses yang lama, dan untuk saat ini belum diperlukan karena persoalan pembangunan Stadion JIS terhitung masih wajar.
“Untuk pansus belum, masih jauh. Kita akan lihat dulu apakah ada hal yang sulit diungkap kecuali dengan pansus. Sejauh ini masih wajar, masih bisa kita bahas dalam rapat kerja,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Adapun rapat kerja tersebut rencananya dilakukan setelah DPRD DKI melaksanakan P2APBD yang dimulai pekan depan. Nantinya Komisi B DPRD DKI juga turut mengundang inspektorat untuk memberi pandangan terhadap polemik Stadion JIS.
“Tinggal dibuat beberapa kali rapat kerja lagi, terus nanti kita beri kesempatan pihak inspektorat atau yang lainnya memberikan pandangan mereka dalam rapat kerja tersebut bukan searah dari Jakpro saja,” jelasinya
Maka demikian, polemik pembangunan Stadion JIS menurut Ismail bisa dioptimalkan terlebih dahulu di Komisi B dibandingkan harus membentuk tim pansus.
Baca Juga
“Dioptimalkan dulu di rapat komisinya dan melibatkan unsur yang lebih luas lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gembong Warsono menyatakan bahwa pada pekan ini pihaknya akan mengajukan pembentukan pansus untuk mendalami dugaan malapraktik pembangunan JIS.
Dikatakan, pengajuan tim pansus pekan ini dilakukan untuk segera menuntaskan polemik yang saat ini menjadi perbincangan di masyarakat Jakarta pasca-Stadion JIS akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi standar FIFA.
Gembong mengatakan, pengajuan tim pansus pekan ini dilakukan untuk segera menuntaskan polemik yang saat ini menjadi perbincangan di masyarakat Jakarta pasca Stadion JIS akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi standard FIFA.
Namun, jika usulan pansus tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua DPRD DKI, Gembong menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan setiap komisi yang ada di DPRD DKI, untuk dijadwalkan pertemuan dengan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang mengurusi Stadion JIS.
“Pengawasan bukan hanya satu-satunya di pansus, lewat komisi juga bisa, misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita minta untuk komunikasi dengan pimpinan masing-masing komisi untuk dijadwalkan melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dengan JIS. Jakpro ada di Komisi B dan C, dinas olahraga ada di Komisi E,” jelasnya.
