Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, kinerja Jakpro tengah mengalami penurunan, hal ini terlihat dari 2019 hingga 2022 Jakpro belum memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI.
Komisi C DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait laporan kinerja keuangan dan realisasi dividen anggaran 2022 Jakpro. Rapat kali ini merupakan bentuk upaya untuk memberikan dorongan dan saran kepada Jakpro.
"Kami ingin memberikan support dan masukan, sekaligus melihat anggaran. Kita tahu, Jakpro merupakan perusahaan yang besar, tetapi belum memberikan dividen kepada Pemprov DKI,” jelas Rasyidi dalam website Pemprov DKI yang dikutip Bisnis, Sabtu (21/1/2023).
Sebagai informasi, Jakpro mempunyai tujuh anak usaha, yakni PT Pulo Mas Jaya, PT Jakarta Konsultindo (Jakkon), PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastuktur Propertindo (JIP), PT Jakarta Oses Energi dan PT Jakarta Solusi Lestari.
Rasyidi menilai hal tersebut membuat kinerja Jakpro tidak fokus. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan adanya penyatuan anak perusahaan yang memiliki tujuan serupa agar manajemen BUMD ini lebih efektif dan efisiensi.
"Pimpinan Jakpro ini semuanya baru. Kami harap bisa bekerja secara tim, profesional dan bersinergi antar anak perusahaan. Sehingga Jakpro bisa kembali sehat dan bangkit dari keterpurukan," jelas Rasyidi.
Baca Juga
Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengungkap, target Jakpro pada 2023 melakukan perbaikan terhadap seluruh anak usaha Jakpro.
Selain itu mempercepat aktivasi pengelolaan aset milik Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), Equestrian dan aset lainnya untuk keberlanjutan perusahaan.
Kemudian, melakukan penguatan inovasi bisnis melalui pelaksanaan proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Fase 1B, ITF Sunter dan ITF Wilayah Layanan Barat.
Jakpro juga menargetkan pendapatan sebesar 95 persen dan fokus terhadap kualitas pelayanan. Melalui cara demikian, Jakpro diharapkan tidak selalu bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami sadar kondisi Jakpro saat ini kurang baik. Namun, ini menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman ke depannya untuk bangkit dan lebih kompak mengembangkan Jakpro yang lebih sehat," ujar Iwan.
